Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay memimpin rapat kerja bersama Kementerian Perindustrian di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
“Kementerian Perindustrian yang butuh anggaran besar sampai Rp3,5 triliun, sekarang hanya Rp1,2 triliun, bahkan saya dengar justru diturunkan. Sekarang kita diskusikan,”
Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Perindustrian guna membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026 yang dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa pihaknya menginginkan agar mitra-mitra komisinya itu mendapatkan anggaran yang proporsional dan cukup untuk mengembangkan program yang akan dijalankan.
"Kementerian Perindustrian yang butuh anggaran besar sampai Rp3,5 triliun, sekarang hanya Rp1,2 triliun, bahkan saya dengar justru diturunkan. Sekarang kita diskusikan," kata Saleh saat membuka rapat.
Dia mengatakan bahwa mitra-mitra Komisi VII DPR RI mendapatkan anggaran yang paling sedikit dibanding mitra-mitra komisi lainnya di DPR RI. Padahal, dia menilai bahwa Komisi VII DPR memiliki mitra yang strategis untuk memberantas kemiskinan.
"Sebagai contoh ada Kementerian UMKM itu kan sebenarnya memberantas kemiskinan tugasnya menciptakan lapangan pekerjaan, real, konkret, di tengah masyarakat, tapi anggarannya cuma Rp222 miliar," katanya.
Baca juga: Komisi VII: Pelaku wisata-UMKM harus kreatif jadikan Siak wisata utama
Baca juga: DPR dorong penguatan STT Tekstil Bandung dukung industri nasional
Baca juga: Komisi VII minta pengelola wisata pastikan keamanan usai kasus Rinjani
Dia mengatakan dukungan anggaran yang proporsional dibutuhkan bagi kementerian itu untuk ongkos operasional, gaji, hingga kebutuhan lainnya. Menurut dia, anggaran yang didapat oleh mitra-mitranya itu sangat mepet.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 ini sebesar Rp2,54 triliun dengan nilai blokir anggaran sebesar Rp576 miliar. Sehingga pagu efektif saat ini sebesar Rp1,96 triliun.
Adapun realisasi anggaran Kemenperin tahun 2025, hingga 31 Agustus 2025 yakni mencapai 58,39 persen dari nilai pagu efektif. Selain itu, dia mengatakan bahwa sebagian besar kegiatan itu baru dapat direalisasikan anggarannya pada semester kedua.
"Secara fisik hingga saat ini kegiatan tersebut dalam proses penyelesaian pekerjaan," kata Agus.
Dia mengatakan bahwa saat ini sektor manufaktur di Indonesia atau Industri Pengolahan Non Migas (IPNM), merupakan motor utama perekonomian nasional dalam menciptakan nilai tambah yang sangat signifikan.
Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah formal, menurut dia, sektor manufaktur menciptakan multiplyer effect yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan lintas sektoral.
"IPNM bukan hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjadi penggerak inovasi dan transfer teknologi, memperkuat ketahanan ekonomi serta mempertegas kemandirian nasional," katanya.
Pewarta: Bagus Ahmad RizaldiEditor: Agus Setiawan Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
